Permasalahan anggaran, diharapkan jangan menjadi hambatan terselenggaranya event The 6^th TAFISA World Sport for All Games 2016 yang akan digelar pada 6-12 Oktober 2016 mendatang di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Mengingat, event ini merupakan gelaran bergengsi internasional, dan cukup penting untuk Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI), Hayono Isman, selaku Panitia Nasional TAFISA. RDPU berlangsung di Gedung Nusantara I, Selasa (19/01/2016).

“Kalau anggaran masih kurang untuk event yang bergengsi ini, event tidak bisa terlaksana. Karena masih banyak dana yang dibutuhkan oleh FORMI. Dalam rancangan anggaran Rp 700 miliar, tapi baru ada dana yang sudah pasti itu dari Kemenpora sebesar Rp 125 miliar. Begitu jauh kekurangan anggaran itu,” kaget Sutan.

Untuk itu, tambah Sutan, pihaknya mendorong kepada FORMI, agar segera berkoordinasi dengan semua Kementerian terkait. Pasalnya, event TAFISA ini sebagai salah satu upaya Indonesia untuk meyakinkan pihak internasional, bahwa bangsa Indonesia berada dalam kondisi aman, nyaman, dan terkendali. Hal ini dilatarbelakangi adanya teror bom yang terjadi beberapa waktu lalu di Sarinah, Jakarta.

“Event ini berjalan kurang dari 8 bulan lagi, masih ada waktu untuk melaksanakana koordinasi dengan pihak lain. Tentu saya melihat Kementerian Pariwasata harus cerdas dalam memanfaatkan anggaran besar yang dimilikinya, bagaimana strateginya untuk bisa membantu kegiatan TAFISA ini bisa berjalan dengan baik, dan juga meyakinkan masyarakat internasional, bahwa adanya peristiwa terror kemarin itu, tidak terjadi apa-apa,”  saran Sutan.

Politisi F-Gerindra ini menilai, event TAFISA juga menjadi momentum baik untuk meningkatkan pariwisata Indonesia, sekaligus meyakinkan wisatawan mancanegara. Apalagi, Kemenpar juga menargetkan kunjungan wisman sebesar 12 juta kunjungan pada tahun 2016, dan 20 juta kunjungan pada 2019 mendatang.

“Ini kalau kita tidak segera melakukan langkah -langkah yang cerdas, nanti Kemenpar akan kesulitan dalam hal memenuhi target kunjungan wisman sebanyak 20 juta pada 2019. Sekarang saja, yang baru terpenuhi 8,6 juta. Tentu, dengan target 12 juta pada 2016, dengan adanya ancaman dan teror yang terjadi beberapa waktu lalu, ini kan beresiko mengurangi potensi kunjungan wisman, dan kurang happy untuk datang ke Indonesia,”  analisa Sutan.

Jika momentum ini tidak disikapi secara arif, Sutan khawatir ke depannya, potensi pariwisata Indonesia akan merosot. Ia juga mengingatkan, komitmen Pemerintah sebagai tuan rumah, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kontingen dari berbagai negara. TAFISA ini juga menjadi acuan kepada event berikutnya, misalnya Asian Games 2018.

“Apabila ini gagal, saya tidak bisa membayangkan langkah berikutnya, yakni Asian Games 2018, akan menjadi masalah. Makanya ini adalah ujicoba, pra menuju Asian Games. Kalau di sini terlaksana dengan baik, saya yakin, pasti negara internasional yang menjadi peserta TAFISA akan melihat sendiri, bahwa Indonesia dalam kondisi aman,”  optimis Sutan.

Untuk permasalahan anggaran, politisi asal dapil Jambi ini berjanji, akan membahasnya bersama Kemenpora dan Kemenpar dalam raker mendatang.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR, Moreno Soeprapto berharap, walaupun persiapan event ini cukup sempit, TAFISA tetap berjalan dengan baik. Termasuk, tidak mengurangi dari target pelaksanaan.

“Semoga dengan persiapan mepet, bisa hasilkan event yang cukup bagus. Prioritaskan yang sudah siap,”  kata politisi F-Gerindra itu.

Moreno juga berharap, event TAFISA dapat merambah penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Politisi asal dapil Jawa Timur ini juga berharap, Garuda Indonesia dapat dilibatkan menjadi official partner gelaran ini.

RDPU ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya untuk kenaikan kebutuhan anggaran pelaksanaan The 6^th TAFISA World Sport for All Games 2016, FORMI perlu menyampaikan penambahan anggaran, rincian anggaran, peruntukan dan penggunaan anggaran, dan tahapan pencairan anggaran sesuai dengan mekanisme.

Sementara, dalam pengelolaan keuangan, FORMI perlu menyusun mekanisme penggunaan uang negara yang akuntabel serta secara pro aktif berkoordinasi dengan instansi pengawas keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi X DPR juga meminta panitia nasional untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan pemangku kepentingan lainnya, agar penyelenggaraan event ini sukses, dan memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. (sf), foto : jk/parle/hr.